DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan respons usai ribut pengamanan 250 ton beras ilegal yang diamankan di Sabang, Aceh.

Diketahui, izin masuk beras impor tersebut berdasarkan lampu hijau pemerintah dalam rapat yang diselenggarakan pada 14 November 2025.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa tidak ada regulasi yang dilanggar oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) maupun pihak terkait lainnya dalam aktivitas pemasukan 250 ton beras melalui Pelabuhan Sabang. Hal itu disampaikan menyusul tudingan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyebut adanya dugaan impor ilegal di kawasan tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Politisi senior dan tokoh nasional asal Aceh, Dr. Ahmad Farhan Hamid, menilai pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dugaan masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang sebagai langkah yang keliru atau offside.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerhati politik dan keamanan Aryos Nivada menilai pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terkait impor beras ke Sabang sebagai bentuk sikap reaktif yang tidak berdasar dan berpotensi mencederai kewenangan daerah serta menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Pertanian Amran dinilai offside dalam polemik impor beras di Sabang. Pernyataan reaktif tanpa koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) justru menimbulkan kegaduhan, padahal seluruh proses pemasukan beras dari Thailand telah sah sesuai regulasi dan mendapat pengawasan resmi.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kanwil Bea Cukai Aceh memberikan penjelasan lengkap mengenai pemasukan beras ke Kota Sabang oleh PT Multazam Sabang Group. 

DIALEKSIS.COM | Sabang - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkap adanya dugaan masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Temuan itu menimbulkan sorotan publik karena diduga terjadi kejanggalan prosedur dan adanya pemasukan barang tanpa persetujuan resmi pemerintah pusat.